Seminar Cyber Crime dan Cyber Porn

Tanggal 6 dan 7 Juni 2007 lalu, Loenpia mendapat undangan dari Depkominfo (melalui Mas Feha), untuk menghadiri acara seminar di Hotel Graha Santika (sekarang disebut Santika Premiere). Empat orang wakil dari Loenpia datang ke acara tersebut (Fany, Cordiaz, Ahmed, Munif).

Acara seminar “Cyber Crime dan Cyber Porn dalam Perspektif Hukum Teknologi dan Hukum Pidana” tersebut diselenggarakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bekerjasama dengan pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Undip dan Kanwil Depkumham Jateng, dalam rangka sosialisasi serta untuk mendapat masukan seputar RUU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sedang digodok.

Seminar tersebut ternyata cukup besar, dilihat dari para pembicara dan peserta yang datang dari berbagai kota di Jawa (Jakarta, Surabaya, Magelang, Kudus, dll). Di deretan pembicara ada nama-nama seperti Prof Barda Nawawi, Dr. Sony Zulhuda (Malaysia), Bapak Setiadi (POLRI), Prof Ahmad Ramli (Kepala BPHN), Ir Cahyana (Dirjen Aplikasi telematika Depkominfo), IBR Supancana, Drs Yasraf Amir, dan juga… Roy Suryo :P Keynote speakernya adalah MenkumHAM RI, Bapak Andi Mattalatta.

Meski seminar itu kami tahu sebagai sosialisasi RUU ITE, tapi kami heran juga mengapa di seminar tersebut tidak dibagikan draft RUU ITE. Padahal draft tersebut tentunya penting juga diketahui isinya oleh publik, setidaknya peserta seminar yang hadir. Mungkin ini masukan untuk penyelenggara, ya.. :) Di web depkominfo bisa didownload, tapi itu kami ketahui setelah acara selesai… [Download Draft RUU ITE di sini].

Seminar tersebut isinya lebih banyak ke penjelasan mengenai hukum, cyber crime, dan cyber porn, juga contoh kasus-kasus yang pernah terjadi serta penanganannya yang antara lain seperti contoh penjelasan di bawah.

Disampaikan ‘kasus klasik’, update tanpa hak situs tabulasi data Komisi Pemilihan Umum memanfaatkan bug lawas SQL injections oleh Dani Firmansyah. Meskipun kasus dapat diungkap dan tersangka telah dijatuhi 6 bulan 21 hari, digunakan adalah UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, pasal 50, yang menyakatan bahwa situs KPU merupakan jaringan telekomunikasi khusus. Meskipun saksi ahli (I Made Wiryana) tidak menggolongkan situs KPU sebagai jaringan telekomunikasi khusus. Setelah UU ITE berlaku kegiatan sejenis mungkin akan terjerat oleh Pasal 27 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak satu milyar.

Contoh kasus lain, seperti di beberapa negara pornografi (cybersex) dan pornoaksi (cyberporn) dimasukan dalam kategori ilegal atau legal terbatas. Namun seluruh negara yang telah mempunyai UU cybercrime/cyberporn sepakat tidak melegalkan prostitusi anak. Indonesia sebagai salah satu tujuan turis mancanegara, ternyata juga menjadi sasaran paedophilia. Layanan pemuas paedophilia via Internet juga tersedia, misalnya dulu ada kasus dengan menghubungi email tertentu Indonesia sendiri termasuk negara yang menentang pornografi dan pornoaksi (Pasal 26 RUU ITE).

Bagi yang ingin mengetahui hasil seminar (notulen/summary) tersebut, bisa download di sini.

Tulisan lain tentang acara ini:

• Cyber Crime dan Cyber Porn dalam RUU ITE.
• Cybecrime dan Cyberporn, Pergi Kau!